Ratusan Warga Pematang Gubernur Terima Sertifikat Tanah Melalui PTSL
Sebagai informasi, PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Bisa dibilang, PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik.
Pelaksanaan program ini menjadi inisiatif dari pemerintah, mengingat bahwa proses lambannya pembuatan sertifikat tanah sering kali menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN membuka Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Kebahagiaan pun terpancar dari para yang sedang antre pengambilan sertifikat tanah. Tak lupa, Wawali Dedy juga meluapkan kegembiraannya bersama warga dengan bertegur sapa dan bersenda gurau.
“Ya, alhamdulillah hari ini masyarakat begitu happy. Ini program pemerintah, Pak Jokowi, kemudian BPN. Disini juga hadir langsung kepala BPN pak Syafrianto dan di sini di Pematang Gubernur kurang lebih 600 warga yang menerima sertifikat dan target tahun ini Tahun 2022 itu 7500,” jelas Dedy
Penerimaan sertifikat tanah ini juga dapat menjadi jaminan hukum bagi warga yang menerimanya.
“Yang jelasnya kita memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang tadinya tanah mereka belum punya sertifikat sekarang punya sertifikat sehingga insya allah semuanya bahagia di Kota Bengkulu,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Syafrianto mengungkapkan target jumlah PTSL di tahun 2021.
“Tahun 2021 target kita awalnya sebenarnya 4500, tetapi karena recofusing anggaran sebagian digunakan untuk covid sehingga kita menjadi 2600 untuk dibagi di 9 Kelurahan. Tapi alhamdulillah Pematang Gubernur ini kelurahan paling besar yang dapat targetnya 593, hampir 600 dan kelurahan lain juga ada yang 200, 400 dan alhamdulillah selesai,” ungkap Syafrianto
Ia berharap ke depan sertifikat tanah tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan hukum hak atas kepastian tanahnya dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan.
Syafrianto juga mengungkapkan target pihaknya untuk tahun 2022.
“Tahun ini kita mendapat target sampai saat ini masih 7500, jauh lebih besar dari tahun kemarin dan kalau nanti ada recofusing atau pengurangan kita lihat gimana nanti kebijakan dari Kementerian ATR BPN,” pungkasnya. (Rilis/Media Center Kota Bengkulu).
