i terus mengupayakan bagaimana caranya agar pelaksanaan haji 2022 bisa dilaksanakan, di tengah munculnya varian baru Omicron, maka kami melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/ 2022 M dengan tiga opsi, yaitu kuota penuh, kuota terbatas atau yang paling pahit adalah dengan kembali tidak memberangkatkan jemaah haji,” ujar Wamenag
enambahkan bahwa keberangkatan jemaah umrah saat ini adalah salah satu bentuk simulasi dari pemerintah Arab Saudi dalam rencana pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi. Untuk itu sambungnya perlu kerjasama, baik pemerintah dan anggota DPR RI sebagai penentu kebijakan, bahkan jemaah umrah untuk pelaksanaan umrahnya.
“Kami berharap jemaah umrah yang sedang beribadah berjalan dengan dengan baik di tanah suci. Tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan bahkan hingga kepulangan ke tanah air mengikuti aturan pemerintah,” imbuhnya.
Tertib aturan ini sangat penting sambungmya, karena jika pelaksanaan umrah ini sukses, tentu saja pemerintah Arab Saudi akan melaksanakan pelaksanaan ibadah haji yang sudah dinantikan oleh semua calon jemaah haji di tanah air.
Senada dengan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan bahwa varian baru yang muncul memang perlu diwaspadai. Pemerintah harus melindungi dan keselamatan
da dengan Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan bahwa varian baru yang muncul memang perlu diwaspadai. Pemerintah harus melindungi dan keselamatan jemaah dengan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang lebih ketat
“Jika kasus penderita omicron di kita sedikit, penanganannya cepat dan tidak menyebar, saya optimis Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan pemberangkatan haji, namun untuk mewujudkan semua itu memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membuat aturan, menyediakan vaksin, masyarakat ikuti agar pencegahannya lebih awal dan tidak menyebar,” imbuhnya.
Tampak hadir dalam Rapat Kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan para Direktur pada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.(***)
.
