Bupati Gusnan Optimalkan Serapan Anggaran 2022 Gelar Rapat TEPRA Bersama OPD Sebengkulu Selatan

Sinarfakta .com- Dalam rangka memonitor dan mengevaluasi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta segera merealisasikan serapan anggaran tahun 2022, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan rapat bersama Bupati, Wakil Bupati dan seluruh OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dilaksanakan di Aula Balai Sekundang, Selasa (10/5/22).Rapat TEPRA ini juga digelar dalam rangka untuk melakukan evaluasi keseluruhan terhadap penyerapan anggaran pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan di masing-masing OPD, proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan, penerimaan pendapatan daerah, serta pelaksanaan program strategis daerah, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan pada tahun ini.epat ini telah menghasilkan beberapa poin penting untuk segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sebagai upaya melakukan percepatan serapan anggaran yang bukan hanya terfokus pada belanja fisik saja, tapi juga termasuk didalamnya belanja modal.Setiap OPD diminta untuk segera melakukan pendataan dan inventarisir tenaga honorer yang pada saat ini bekerja untuk kemudian disampaikan ke BKPSDM dan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah. Setiap OPD juga diminta untuk segera menyusun roadmap kebutuhan riil terhadap kebutuhan tenaga non ASN di tiap-tiap OPD.

Bengkulu Selatan dalam visi misi Bupati memiliki beberapa program strategis, dan dalam rangka mensukseskan program strategis tersebut, diminta terkhusus kepada 4 OPD yang terdiri dari :
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Usaha Mikro, untuk mempersiapkan sosialisasi rekayasa pelaksanaan relokasi pasar yang secara bersamaan dengan program pembangunan Berendau Kutaw yang merupakan program dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan kurikulum hafiz dan menyusun RKPD ulang dalam rangka merelounching program Kota Manna Kota Hafiz.
3. Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk melakukan mapping kebutuhan tenaga kerja non ASN sehingga bisa dilakukan proyeksi pembiayaan belanja operasional pegawai untuk KUA umum kebijakan anggaran tahun 2023 yang dideadline sebelum Juli sudah harus tersusun dan terinventarisir dengan baik, sehingga tim anggaran akan dapat mempersiapkan di APBDP 2022 untuk pelaksanaan seleksi dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Daerah.(Humas/ADV)
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.