Pendapat Bupati Kepahiang Terhadap Pandangan Fraksi atas Raperda RAPBD TH 2021

Kepahiang Sinarfakta.com-Pada rapat paripurna sehari sebelumnya, masing-masing fraksi di DPRD Kepahiang menyetujui nota pengantar Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2021 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Namun, terdapat beberapa catatan dan saran sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran, program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM.IPU mengawali jawaban dan tanggapannya terhadap pandangan Fraksi Nasdem terkait dengan upaya peningkatan PAD serta serapan anggaran, program dan kegiatan.

 “Realisasi belanja program kegiatan kita dorong secara cepat sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati nomor 900-25 tahun 2022 tentang target realisasi APBD Tahun 2022 yang pada semester 1 ini ditarget sebesar 33,02 persen,” jelas Bupati.

Selanjutnya menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar terkait kelebihan bayar dan kurangnya kualitas dan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI maka langkah berikutnya adalah penuntasan atas konsekuensi sebagaimana rekomendasi BPK RI.

 “Rendahnya progres fisik infrastruktur sumber dana PT SMI kami akui disebabkan oleh proses pencairan pinjaman dari PT SMI yang sangat ketat. Saat ini kerjasama telah diputus dan paket pekerjaan yang tertunda tersebut akan diteruskan dengan sumber pendanaan lain,” ujar Bupati.

Sementara itu, menjawab pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, terkait pemanfaatan sumber DAU/DAK yang sejauh ini didominasi masing-masing OPD telah diinstruksikan agar dapat memanfaatkan peluang baik berupa tugas pembantuan ataupun dari non pemerintah berupa Corporate Social Responsibility dari BUMN ataupun swasta lainnya.

” Ketegasan terhadap OPD untuk menghadiri pembahasan raperda telah dilakukan. Kami berkomitmen membangun kerjasama yang baik agar terwujudnya pemerintahan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, begitu pula kesiapan dan keterpenuhan dokumen dalam pembahasan,” jelasnya.

 Terakhir menanggapi pandangan umum Fraksi GPPIS, apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 95,93 persen memberikan spirit positif bagi kami dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menambahakan terkait kebocoran pembayaran PBB karena kelemahan pengelolaan pajak terus dibenahi.

“Kami senantiasa melakukan evaluasi agar pengelolaan keuangan lebih optimal. Pandemi covid-19 yang menjadi masalah nasional, juga memberi dampak program dan kegiatan OPD. Tahun ini Pemkab Kepahiang melakukan inovasi dengan bekerjasama pada PT Bank BRI dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran PBB,” tutup Bupati.[Adv-saparudin]

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.