Ratusan Buruh Demo Menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Atau Omnubus Law

Bengkulu Sinarfakta.com-Ratusan buruh tergabung dalam Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSPPP – SPSI) Provinsi Bengkulu mendemo Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnubus Law, Rabu (10/08/2022).

Massa PD FSPPP – SPSI datang dari Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.

Kedatangan ratusan buruh ini untuk menuntut legislator menyalurkan aspirasi tolak UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya BAB IV tentang Ketenagakerjaan.

“Kami inginkan aspirasi kami ini sampai kepada DPR RI,” ungkap Septi Periadi selaku salah satu koordinator aksi.

Sebelum kedatangannya hari ini, massa dari SPSI sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Septi mengatakan UU Cipta kerja ini akan banyak merugikan buruh atau pekerja. Salah satunya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak dibatasi periode dan batas waktu kontrak.

 

Suasana Demo Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesaia (PD FSPPP-SPSI ) Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi .doc;[my-ft]

Menurutnya UU ini juga tidak mengatur batasan kriteria bagi pekerja outsourcing, selain itu batasan waktu kerja lembur juga dinilai terlalu panjang, dan akan mempengaruhi kesehatan para buruh.

“Selain itu masih banyak point-point dalam UU Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak kepada buruh,” sampai Peryadi.

Adapun tuntutan buruh/pekerja di Bengkulu yang tergabung dalam aksi ini :

– Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya karena undang-undang tersebut dibentuk tidak sesuai dengan aturan dan system pembuatan peraturan  perundangan-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 12 tahun 2011 (UU PPP) dan diyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkama Konstitusi dengan putusan MK nomor  91/PUU-XVIII/2020

– Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan peraturan ketenagakerjan kepada undang-undang nomor 13 tahun 2003 serta peraturan turunannya.

-Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi dan secara bersama-sama dengan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesaia (PD FSPPP-SPSI ) Provinsi Bengkulu menyampaikan aspirasi ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Jakarta.

“Apabila tuntutan ini tidak di tindak lanjuti maka kami akan melakukan aksi lanjutan sampai Pemerintah mengabulkan tuntutan kami,” tutup Peryadi (My-ft]

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.