Paripurna Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT RI Ke-77 Dan Penyampaian Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2023
KEPAHIANG Sinarfakta.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang pada Selasa (16/08/2022), dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka peringatan HUT Ke-77 RI dan Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang APBN Tahun 2023 beserta Nota Keuangannya.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan,SP dengan didampingi Wakil Ketua I Andrian Defandra, S.E., M.Si dan Wakil Ketua II Haryanto, S.Kom., M.M. serta dihadiri oleh 21 Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, Unsur Forkopimda, Instansi Vertikal, Kepala OPD, Presidium, Veteran dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya Windra Purnawan menyampaikan peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Republbenesia kali ini, tema yang diambil adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”. Tema tersebut merupakan representasi harapan Bangsa Indonesia kedepan untuk segera pulih dan bangkit dari keterpurukan, dengan tetap menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertujuan untuk memperkokoh kekuatan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia.
“Bangsa Indonesia berharap kedepan seluruh sektor dan sendi kehidupan bangsa dapat segera pulih setelah 2 tahun terakhir Pandemi Covid-19 menghambat segala sektor kehidupan. Harapan bangsa tersebut merupakan harapan kita semua, termasuk kita di Kabupaten Kepahiang. Kita berharap kedepan masyarakat Kabupaten Kepahiang dapat segera pulih baik di bidang ekonomi, pendidikan, agama maupun dalam menjalankan roda pemerintahan” ujarnya.
Ditambahkannya, saat ini sudah saatnya Kepahiang benar-benar menjadi Kabupaten yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kata-kata ini perlu diresapi di saat kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Kata berdaulat setidaknya bermakna bahwa seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang sudah aman dari gangguan apapun dan dari manapun, sehingga isi dan kekayaan yang ada di dalamnya menjadi bagian yang meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian hidup Rakyat Kabupaten Kepahiang.
Ketua DPRD juga menyerukan bahwa perjuangan kita sebagai stockholder Kabupaten Kepahiang harus semakin membara, mari korbankan pikiran, tubuh bahkan tetesan darah perjuangan demi mewujudkan Kepahiang pulih lebih cepat dan Kepahiang bangkit lebih kuat.
“Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk meneruskan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Aamiin” tutupnya.
Paripurna berlangsung khidmat selama pidato yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, yang hadir bersama ibu Iriana dengan mengenakan baju adat Bangka Belitung.
Pada kesempatan ini pula Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada para tokoh dan lembaga negara yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
“Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan serta merawat persatuan dan kesatuan nasional,” ucap Presiden.
Terkait Rancangan Undang-undang APBN Tahun 2023 beserta Nota Keuangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan belanja negara dalam RAPBN 2023 dianggarkan sebesar Rp. 3.041,7 triliun. Nilai itu terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 2.230,0 triliun dan transfer ke daerah Rp. 811,7 triliun.
“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” kata Presiden Jokowi.
Adapun anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp. 169,8 triliun atau 5,6 % dari belanja negara. Presiden melanjutkan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan program kesehatan ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sinergi berbagai institusi perlu diperkuat untuk menurunkan angka stunting.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp. 479,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jokowi menargetkan, dalam jangka panjang perlindungan sosial bisa turut memotong rantai kemiskinan.
Selanjutnya, belanja negara sepanjang tahun depan akan diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 608,3 triliun.
(saparudin)
