Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing antara Himpunan Pedagang kawasan wisata Pantai Panjang bersama Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu,

0

 

 

Bengkulu, Sinarfakta.com-Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing antara Himpunan Pedagang kawasan wisata Pantai Panjang bersama Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk membahas relokasi pedagang dari segmen I ke segmen II, menuai penolakan dari sebagian pedagang. Penolakan ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan dan konflik antara pedagang yang ingin direlokasi dan pedagang yang telah menetap di segmen II.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu mengadakan pertemuan ini dengan tujuan untuk mendengarkan pandangan, masukan, dan keluhan pedagang terkait relokasi tersebut. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa banyak pedagang tidak setuju dengan rencana tersebut, menyoroti berbagai permasalahan yang muncul seiring rencana relokasi ini.

Pedagang yang sudah menetap di segmen II menyuarakan keberatan mereka terhadap rencana relokasi, yang dapat mengakibatkan konflik internal di antara sesama pedagang. Permasalahan yang muncul melibatkan pertentangan kepentingan dan perebutan tempat usaha yang dianggap mengancam kelangsungan bisnis mereka.

Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing antara Himpunan Pedagang kawasan wisata Pantai Panjang bersama Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,foto;[izwandi /adv]
Ketidaksetujuan ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas dan tata kelola kawasan wisata Pantai Panjang. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, bersama dengan pihak terkait, diharapkan dapat menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Perlu dilakukan dialog yang intensif dan pembahasan yang mendalam untuk menyelesaikan permasalahan ini, serta menciptakan keputusan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pedagang di kawasan wisata tersebut.

Selain itu, pihak berwenang diharapkan untuk lebih mendengarkan aspirasi dan kebutuhan para pedagang, serta merancang rencana relokasi yang memperhatikan keberlanjutan usaha mereka. Proses relokasi ini menjadi momentum untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antara pedagang, pemerintah, dan berbagai pihak terkait agar pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata dapat berjalan seiring dengan kepentingan semua pihak.[izwandi/adv]

Leave A Reply

Your email address will not be published.