Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu Penandatanganan Persetujuan Raperda

0

Bengkulu Sinarfakta.com-rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi dan pajak daerah telah ‘ketuk palu’ alias disahkan oleh DPRD Kota Bengkulu melalui sidang paripurna yang digelar Selasa (14/11/23). Paripurna ini dihadiri langsung Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi.

Dua raperda itu sudah melalui beberapa kali rapat pembahasan secara lengkap di DPRD, yakni raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan dan raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah jubir DPRD Reni Heryanti menyampaikan laporan hasil pembahasan, Ketua DPRD Supriyanto yang memimpin rapat paripurna meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir (26 orang,red). Semua anggota DPRD yang hadir secara lisan menyetujui raperda tersebut untuk ditingkatkan menjadi perda.Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan terhadap dua raperda tersebut antara Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi, ketua DPRD Kota Bengkulu dan sekretaris DPRD Kota Bengkulu.

Setelah penandatanganan berita acara persetujuan, Arif Gunadi menyampaikan pendapat akhir walikota. Ia mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD yang telah membahas bersama-sama secara teliti dan bersungguh-sungguh terhadap kedua raperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda Kota Bengkulu.

 

 

Terkait dengan pencabutan perda perda nomor 5 tahun 2012 tentang tentang Retribusi lzin Gangguan, Arif mengharapkan iklim usaha dan investasi dari para investor di Kota Bengkulu semakin lancar dan dapat lebih mengembangkan sayapnya di Kota Bengkulu

Sebuah momentum penting terjadi di Kota Bengkulu dengan penandatanganan berita acara persetujuan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Acara tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Pj Walikota Bengkulu, Arif Gunadi, Ketua DPRD Kota Bengkulu, dan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu.

Usai penandatanganan berita acara persetujuan, Arif Gunadi, Pj Walikota Bengkulu, memberikan pendapat akhirnya. Dalam ungkapannya, Arif Gunadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD yang telah melakukan pembahasan bersama secara teliti dan sungguh-sungguh terhadap kedua Raperda. Rencananya, Raperda tersebut akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bengkulu.

Dalam konteks pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, Arif Gunadi menyatakan harapannya. Ia berharap tindakan ini dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif bagi para investor di Kota Bengkulu. Dengan pencabutan tersebut, diharapkan pembangunan dan investasi di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih lancar dan para investor dapat mengembangkan bisnis mereka dengan lebih leluasa.

Arif Gunadi juga menyoroti upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Kota Bengkulu. Dengan demikian, Kota Bengkulu dapat menjadi pusat investasi yang menarik dan berkembang pesat;[izwandi/adv]

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.