Rapat Paripurna Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

0

LEBONG, sinarfakta.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat paripurna Nota Pengantar Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong Tahun anggaran (Ta) 2023

Rapat tersebut dilaksanakan di gedung Paripurna DPRD Lebong pada hari senin (3-6-2024) siang.

Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, dalam pidatonya menyampaikan, beberapa waktu yang lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Lebong tahun anggaran 2023 dan telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah daerah kabupaten Lebong tersebut, dan alhamdulillah Kabupaten Lebong kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua dan segenap anggota DPRD Lebong mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan wakil Bupati Lebong beserta seluruh jajaran Pemerintah daerah kabupaten Lebong yang berhasil mempertahankan opini WTP tersebut. Keberhasilan ini merupakan kerja keras dari semua pihak baik eksekutif maupun legislatif dengan hasil tersebut, kedepan diharapkan Kabupaten Lebong akan semakin maju, mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 365 ayat 1 huruf (a) menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten Kota mempunyai fungsi legislasi yaitu DPRD membahas dan membuat Peraturan daerah bersama-sama dengan pihak eksekutif dan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dalam Kabupaten/Kota.

Dibentuknya Peraturan Daerah adalah merupakan bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah, dalam rangka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat, Peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari proses menampung dan mengkoordinir aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Tentunya kita sama-sama berharap agar Peraturan Daerah yang akan dibahas ini benar-benar merupakan hasil dari tindakan lanjut atas aspirasi masyarakat sehingga ketika ditetapkan akan berjalan efektif dan tidak akan menjadi mubazir. Ucapnya.

Penyampaian nota pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 secara yuridis diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kepala Daerah mengajukan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam (6) bulan setelah tahun anggaran berakhir, atas dasar tersebut maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 akan disampaikan oleh Bupati Lebong.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen, Bupati Lebong Kopli Ansori, anggota DPRD Lebong, Kepala dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, dan para camat.

 

Pewarta ; indra gunawan

editing ; Sri rahmawati

Leave A Reply

Your email address will not be published.