Gubernur Rohidin Fasilitasi Mediasi Putusan Sela Mahkamah Konstitusi atas Sengketa Batas Wilayah Lebong dan Bengkulu Utara”

0

 

Bengkulu,Sinarfakta.com – Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, memimpin mediasi terkait putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Mediasi tersebut dilaksanakan di Balai Raya Semarak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat  6 Juni 2024.

Dalam penyampaiannya, Gubernur Rohidin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lebong tetap akan mematuhi apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK RI, sementara pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan tunduk pada Permendagri Nomor 20 tahun 2015 mengenai batas daerah.

“Kedua pemerintah kabupaten sepakat untuk menerima dan mematuhi hasil keputusan MK serta menjaga kondusifitas wilayah, terutama menjelang Pilkada serentak,” ungkap Rohidin.

Selain itu, Gubernur Rohidin juga mengajak kedua belah pihak untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi kesimpulan mediasi, Bupati Lebong, Kopli Ansori, menyatakan bahwa pihaknya sebagai penggugat merasa kehilangan kecamatan Padang Bano akibat dampak dari terbitnya Permendagri dan UU Nomor 28 tahun 1959.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Fitriasyah, menyampaikan bahwa kesimpulan mediasi belum menemui titik terang yang diharapkan dan pihaknya masih menunggu keputusan MK untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dengan semangat menjunjung tinggi kepentingan daerah dan masyarakat, mediasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang adil dan damai atas sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Pewarta;Indra Gunawan

Editing ;Sri Rahmawati

Leave A Reply

Your email address will not be published.