Mediasi Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara, Sepakat Serahkan Polemik Kepada Mahkamah Konstitusi.

0

LEBONG, sinarfakta.com- Mediasi terkait putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara pasca putusan gagal dan deadlock, kedua belah pihak antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara sepakat jika Plemik Tabat tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Mediasi dilakukan di lakukan di Balai Raya Semarak Bengkulu pada hari Kamis (6-6-2024).

Hadir dalam mediasi tersebut,Bupati Lebong Kopli Ansori didampingi Sekda Lebong, Mustarani Abidin beserta jajaran, Bupati Bengkulu Utara, Mian beserta jajaran.

Turut hadir dalam Mediasi tersebut Kapolres Lebong, AKBP Awilzan, Kepala Kejari (Kajari) Lebong, Evi Hasibuan, Komandan Kodim (Dandim) 0409 Rejang Lebong Letkol ARH. M. Erfan Yuli Saputro, Asisten I Setda Lebong, Reko Haryanto, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Fendi, Kabag Pemerintah, Herru Dana Putra dan tamu undangan lainnya.

Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Sekda Lebong Mustarani Abidin, usai rapat menyampaikan, mediasi pasca putusan sela gagal. Sehingga, polemik tapal batas saat ini tinggal menunggu sidang putusan MK.

Dijelaskannya, kesimpulan dari Pemkab BU tetap mempertahankan Permendagri Nomor 20 tahun 2015. Yakni batas kedua kabupaten tersebut yang berlaku saat ini.

“Lebong prinsip mau bernegosiasi. Bengkulu Utara tetap pada pendiriannya dan sepakat menyerahkan kepada MK,” ujar Mustarani.

Dia menjelaskan, dari pihak Pemkab Lebong dan Pemkab BU selaku pihak termohon sama-sama telah memberikan kesimpulan kepada pihak MK untuk dijadikan penilaian dalam agenda putusan akhir MK nantinya.

Dia menegaskan, perbedaan pendapat yang terjadi saat mediasi adalah hal yang lumrah. Proses persidangan pun masih berjalan sehingga belum ada keputusan yang dibuat oleh MK.

“Lebong sepakat juga menyerahkan menunggu hasil MK,” demikian Mustarani.

Pantauan di lapangan, mediasi pertama ini berakhir deadlock. Sehingga, antara kedua pemerintah sepakat jika polemik tabat itu diserahkan kepada MK.

Pewarta ; indra gunawan

editor; sri rahmawati

Leave A Reply

Your email address will not be published.