Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023

0

LEBONG, sinarfakta.com- Jawaban Eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi atas nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lebong tahun anggaran 2023.

Rapat dilaksanakan di gedung paripurna DPRD Lebong pada hari senin (10-6-2024) pukul 16.00 Wib.

Jawaban Eksekutif disampaikan oleh Wakil Bupati Lebong Drs.Fahrurrozi, M. Pd, terhadap pandangan umum Fraksi DPRD kabupaten Lebong tanggal 10 Juni 2024 terhadap nota pengantar Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan.

Wabup Lebong ucapkan terimakasih atas dukungan dan Apresiasi yang diberikan oleh DPRD Lebong terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh sebanyak delapan kali berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Pip Haryono, dapat dijelaskan kedepannya perlu adanya koordinasi yang lebih intens antar Unit pengelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah disusun Yang didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dalam jumlah cukup atas dasar hukum yang melandasi nya. Penganggaran belanja juga harus memperhatikan Aspek-aspek kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya menanggapi pandangan umum Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Yeni Herdianti, dapat dijelaskan bahwa untuk menciptakan pengelolaan keuangan Pemerintah yang bersih (clean goverment) dari praktek korupsi, kedepannya kami akan mengoptimalkan fungsi APIP dan OPD dalam melaksanakan sistem pengendalian intern. Peningkatan pengawasan rancangan pembangunan daerah, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Lebong.

Selanjutnya dalam pelaksanaan APBD, kami akan berupaya agar APBD Kabupaten Lebong kedepannya lebih responsif demi pembangunan yang lebih baik, dan akan tetap terus mempertahankan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, yang tidak hanya sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga taat asas filosofi, kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten Lebong.

Kemudian menanggapi pandangan umum Fraksi PKB yg disampaikan oleh Erlan Fajar Jaya, dapat diberikan penjelasan bahwa kedepannya kami akan berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur baik di bidang Pertanian, Perkebunan maupun infrastruktur pendukung lainnya yang selama ini belum terlaksana akibat kurang nya ketersediaan anggaran, kedepan akan diprioritaskan infrastruktur tersebut.

Selanjutnya, terkait lampu jalan mulai dari tahun 2023 kita sudah mulai untuk memprioritaskan pengadaan dan pemasangan lampu jalan termasuk di tahun 2024 ini kita tetap anggarkananggarkan, namun hal ini dilakukan secara bertahap mengingat infrastruktur lain juga sangat dibutuhkan.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Demokrat, Asniwati, dapat dijelaskan bahwa kedepannya kami akan lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur yang selama ini sempat terhenti dikarenakan Pandemi. Pembangunan infrastruktur dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan kinerja OPD dalam merencanakan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara maksimal.

Sistem informasi dan komunikasi terpadu saat ini masih menggunakan sistem Pusdalok (Pusat Data dan Laboratorium). Pos siaga bencana masih masih terkendala SDM dan saat ini tim BPBD masih memberikan Pelatihan untuk Keluarga Tanggap Bencana (KATANA) dan Desa Tanggap Bencana (DESTANA) sebagai usaha preventif sebelum Pos siaga bencana dikukuhkan.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang disampaikan oleh Rama Candra, dapat dijelaskan bahwa aturan mengenai pemungutan pajak dan retribusi di kabupaten Lebong telah diubah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 dan telah diundangkan yaitu Peraturan daerah kabupaten Lebong nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian untuk operasional, pemungut Pajak telah ter akomodir dalam Peraturan daerah ini. Kemudian, untuk pembentukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) saat ini sedang dikaji oleh Pemerintah Daerah.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PERINDO yang disampaikan oleh Wilian Bachtiar, bahwa
saat ini Pemerintah Kabupaten Lebong melalui instansi terkait telah melakukan Langkah-langkah dalam rangka peningkatan PAD dengan melakukan kegiatan menggali potensi lebih intensif yang dimulai dari penghimpunan data Objek serta Subjek pajak dan retribusi daerah. Serta berupaya melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mempermudah pengelolaan pajak dan retribusi serta meminimalisir kebocoran P.A.D . serta akan mengevaluasi regulasi terkait dengan perpajakan dan retribusi sehingga lebih relevan terhadap keadilan saat ini.

Serta akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah P.A.D yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat kabupaten Lebong.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen , Waka 1 DPRD Lebong Dedi Cahyo, anggota DPRD Lebong, Sekda Lebong Mustarani Abidin, kepala OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dan para undangan lainnya.

pewarta ; indra gunawan

editor ; sri rahmawati

Leave A Reply

Your email address will not be published.