Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

0

LEBONG, sinarfakta.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Lebong tahun anggaran 2023.

Rapat Paripurna pandangan umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lebong dilaksanakan di gedung paripurna DPRD kabupaten Lebong pada hari senin (10-6-2024) siang sekitar pukul 13.00 Wib.

Beberapa pandangan umum Fraksi yang disampaikan oleh anggota DPRD Lebong yakni.

Pandangan umum Fraksi PAN disampaikan oleh Pip Haryono, menyampaikan bagaimana merealisasi anggaran yang dialokasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka merealisasi program kegiatannya dan pengaruhnya bagi kesejahteraan rakyat serta upaya peningkatan peningkatan kinerja OPD-OPD dalam merealisasikan APBD, agar tetap inklusif progresif untuk menuju Lebong yang sesuai dengan visi dan misi yang ada.

Pandangan umum Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Yeni Hardianti, pertama mengenai aspek efisiensi ataupun kinerja clean goverment dari praktek korupsi suatu instansi. Serta mengenai capaian indikator pelaksanaan APBD yang belum mampu mencapai target seperti yang diharapkan.

Pandangan Fraksi PKB yang disampaikan oleh Erlan Fajar Jaya mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan daerah yang memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengenai kinerja OPD yang tidak maksimal, terukur serta tidak memiliki target dan realisasi namun tidak terealisasi dengan nyata dan permasalahan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pandangan umum Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Asniwati, mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan daerah yang memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengenai kinerja OPD yang tidak maksimal, terukur serta tidak memiliki target dan realisasi yang nyata. Penanganan bencana secara terintegrasi dengan membangun sistem informasi dan komunikasi terpadu serta menambah Pos siaga bencana di wilayah rawan.

Pandangan umum Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat, yang disampaikan oleh Rama Chandra terkait aturan mengenai pemungutan pajak yang telah berubah dari Undang-undang 28 tahun 2009 menjadi Undang-undang nomor 1 tahun 2022 .

Terakhir dari Fraksi Perindo yang disampaikan oleh Wilyan Bachtiar, mengenai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disampaikan dalam nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lebong tahun 2023, dengan harapan kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang sekiranya masih belum tersentuh. Dalam pengelolaan belanja daerah, Pemda masih menghadapi kendala dan hal-hal perlu memperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.

Acara rapat Paripurna pandangan umum Fraksi ini dihadiri Ketua DPRD beserta anggota, Wakil Bupati Lebong, Sekda Lebong, Dandim 0409 RL, Polres Lebong, OPD lingkup Lebong, dan para Camat se-kabupaten LebongLebong serta para undangan.

pewarta ; indra gunawan

editor ; sri rahmawati

Leave A Reply

Your email address will not be published.