Pemerintah Kota Bengkulu Cabut Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2019, Masyarakat Berpeluang Bayar Lebih Murah

0

Bengkulu sinarfakta.com- Kabar baik menyapa warga Kota Bengkulu dengan pencabutan resmi Peraturan Walikota (Perwal) BPHTB Nomor 43 Tahun 2019 oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang kini dikembalikan ke Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini memungkinkan perhitungan dan pembayaran BPHTB berdasarkan transaksi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Keputusan tersebut membuat pembayaran BPHTB menjadi lebih terjangkau secara otomatis, memicu harapan agar masyarakat berbondong-bondong untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sejauh ini, biaya BPHTB dinilai terlalu mahal oleh banyak masyarakat, menyebabkan beberapa dari mereka enggan membayarnya.

Kepala Kota Pelaksana (Pj) Arif Gunadi menyampaikan pengumuman pencabutan Perwal BPHTB ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah yang baru dilantik, Eko Agusrianto, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nurlia Dewi, di ruang kerja Pj Walikota, pada Rabu (12/6/24).

Arif menjelaskan bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu selama beberapa tahun terakhir belum mencapai target secara optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

“Setelah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, kami menyadari bahwa Perwal ini malah mengurangi pendapatan, terutama dari BPHTB. Banyak keluhan dari masyarakat tentang biaya BPHTB yang tinggi. Setelah diskusi, kami memutuskan untuk mencabut Perwal Nomor 43 Tahun 2019,” ungkap Arif.

Arif berharap bahwa pencabutan Perwal tersebut akan mendorong masyarakat untuk membayar BPHTB dengan aturan yang kembali ke sistem NJOP, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan PAD.

Selain itu, Arif juga mengumumkan kebijakan pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menjadi kabar baik bagi warga yang memiliki tunggakan pembayaran PBB.

“Pemutihan hanya berlaku untuk tunggakan tahun 2018 ke bawah. Tunggakan 2018 ke atas tetap harus dibayar atau dilunasi,” jelas Arif.

Dengan adanya pemutihan, diharapkan masyarakat akan bersemangat untuk membayar PBB mereka, sehingga piutang Kota Bengkulu dapat berkurang. Jumlah tunggakan PBB tahun 2018 ke bawah yang dihapuskan mencapai Rp 83 miliar dari total tunggakan sebesar Rp 119 miliar.

“Walau Kota Bengkulu harus mengorbankan Rp 83 miliar dengan pemutihan PBB dan pencabutan Perwal BPHTB, kami berharap target pendapatan di APBD tercapai atau bahkan melampaui target,” tambah Arif.

pewarta ; indra gunawan

editor ; sri rahmawati

Leave A Reply

Your email address will not be published.