Marlensi Fasilitasi Pertemuan Antara Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap untuk Pembahasan Formasi ASN 2024

By Redaksi Sinar Fakta Tanggal Terbit : Jan 31, 2024

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Marlensi, memfasilitasi pertemuan antara Pegawai Tidak Tetap (PTT) non-Guru dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Sinarfakta.com 24 Januari 2024, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Marlensi, berhasil memfasilitasi pertemuan antara Pegawai Tidak Tetap (PTT) non-Guru dan Guru Tidak Tetap (GTT) dengan pihak eksekutif Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pengusulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024, termasuk status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya antara PTT dan GTT bersama Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Marlesi. Dalam pertemuan ini, pihak eksekutif Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Asisten I, Badan Kepegawaian Daerah, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memberikan penjelasan terkait proses pengusulan Calon ASN dari Provinsi Bengkulu ke tingkat pusat, dengan batas waktu pengusulan hingga 31 Januari 2024.

Marlesi menyampaikan bahwa telah dilakukan penyusunan database seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Provinsi Bengkulu untuk memastikan status dan penggajian para tenaga honorer daerah tersebut terjamin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, menjelaskan bahwa pengangkatan para tenaga honorer menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang saat ini tengah mengusulkan formasi Calon ASN baik dari PPPK maupun CPNS.

Marlesi menambahkan harapannya agar dalam pengusulan Calon ASN tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengakomodir sebanyak-banyaknya tenaga honorer di daerah tersebut. Meskipun menyadari bahwa jumlah yang diterima tidak bisa dipaksakan, Marlesi menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu berkomitmen memberikan kesempatan bagi tenaga honorer di daerah, meskipun tidak ada lagi PPPK atau PNS.

Pertemuan ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengusulan formasi ASN tahun 2024 dapat mengakomodir tenaga honorer di Provinsi Bengkulu. Tutup Marlesi.(adv)